Tentang PPID
Undang-Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) mengamanatkan, setiap Badan Publik Pemerintah maupun Badan Publik Non Pemerintah mempunyai kewajiban untuk menyediakan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada masyarakat dengan cepat, aktual, tepat waktu , biaya ringan dan cara sederhana. Selengkapnya …
Informasi Publik
Setiap Badan Publik mempunyai kewajiban untuk membuka akses atas Informasi Publik yang berkaitan dengan Badan Publik tersebut untuk masyarakat luas. Lingkup Badan Publik dalam Undang-undang ini meliputi lembaga eksekutif, yudikatif, legislatif, serta penyelenggara negara lainnya yang mendapatkan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan mencakup pula organisasi nonpemerintah, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, seperti lembaga swadaya masyarakat, perkumpulan, serta organisasi lainnya yang mengelola atau menggunakan dana yang sebagian atau seluruhnya bersumber dari APBN/APBD, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.
VISI
“Menyediakan Pelayanan Informasi Publik yang Prima dalam rangka mewujudkan Transparansi Publik menuju unsur Good Governance”
Misi
- Mendorong terwujudnya keterbukaan dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan yang bertanggung jawab;
- Meningkatkan Aksesibilitas Masyarakat terhadap Informasi Publik;
- Membangun dan Mengembangkan Sistem Pelayanan Informasi Publik;
- Meningkatkan kualitas SDM Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik;
- Meningkatkan Sinergisitas dengan pemangku kepentingan dalam meningkatkan Aksesibilitas Masyarakat terhadap Informasi Publik.
Kontak Kami
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI KALIMANTAN BARAT
- Gedung Pelayanan Terpadu Lt. 2, Komp. Kantor Gubernur Kalimantan Barat Jl. Ahmad Yani, Pontianak
- dpm-ptsp@kalbarprov.go.id
- dpm-ptsp.kalbarprov.go.id
